Coba coba buat link berita....! Coba coba buat link berita....! Coba coba buat link berita....! Coba coba buat link berita....! Coba coba buat link berita....! Coba coba buat link berita....! Coba coba buat link berita....! Coba coba buat link berita....!
Read more
Dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, seddiam nonumy eirmod tempor. invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadip- scing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur.
POS DATA Oleh
Yusmadani
on Jumat, 29 Oktober 2010
Label:
Nagan Raya
POS DATA Oleh
Yusmadani
on Sabtu, 24 April 2010
Label:
Mancanegara
Baghdad (BARSEL) - Pemerintah Irak telah menutup sebuah penjara rahasia, tempat 400 lebih tawanan yang sebagian besar Muslim Sunni ditahan tanpa diadili, Pemerintah Irak juga menangkap tiga pejabat unit militer yang menjalankan penjara itu, kata seorang pejabat, Jumat.
Unit yang mengoperasikan pusat tahanan itu melapor secara langsung pada kantor PM Nuri al-Maliki, seorang Muslim Syiah, tapi para pejabat membantah kalangan dalam Maliki memiliki hubungan dengan fasilitas itu atau mengetahui tentangnya.
"Ketiga pejabat itu ditahan karena interogasi," Kamil Ameen, seorang jurubicara Kementerian Hak Asasi Manusia Irak, pada Reuters. ""Yang penting bagi kami bahwa penjara itu telah ditutup dan sekarang bagian dari masa lalu.
Penutupan penjara rahasia itu terjadi pada waktu sensitif bagi Maliki, yang sedang berjuang untuk mempertahankan jabatannya sebagai perdana menteri menyusul pemilihan umum yang tak meyakinkan Maret.
Aliansi lintas golongan yang didukung oleh minoritas Sunni Irak memperoleh jumlah kursi terbesar, meskipun blok Maliki berada di tempat kedua. Tidak ada yang memperoleh cukup kursi untuk membentuk pemerintah mayoritas.
Masyarakat Arab Sunni telah mendominasi di bawah Saddan Hussein, dan frustrasi mereka pada kekuasaan kelompok politik Syiah -- banyak yang memiliki hubungan dekat dengan Iran -- telah membantu meningkatkan kekacauan pasca serangan pimpinan AS 2003.
Pertumpahan darah sektarian yang mengikutinya memburuk pada 2005 dengan pengungkapan bahwa sejumlah orang Arab Suni telah ditahan dan disiksa di penjara bawah tanah.
Penjara itu, terletak di lapangan udara Muthanna di Baghdad tengah, menahan para gerilyawan yang tertangkap dalam serangan militer di provinsi Nineveh di Irak utara tahun lalu.
Para tawanan itu seharusnya diserahkan pada kementerian kehakiman untuk diadili, tapi hal itu tidak dilakukan.
Kementerian HAM mengataka telah mengirim penyelidik ke fasilitas itu ketika mengetahui mengenai penjara itu beberapa pekan lalu dan bahwa para tahanan telah mengadu ,bahwa mereka sudah disiksa dan tidak diizinkan untuk menghubungi keluarga mereka atau mengupayakan bantuan hukum. Menurut Los Angeles Times, beberapa tawanan menceritakan mereka telah diperkosa.
"Ada 431 tahanan, 100 dari mereka telah dibeabskan, 20 dari mereka dikirim kembali ke Mosul ... dan sisanya dikirim ke penjara kementeian kehakiman," jelas Ameen, merujuk pada kota penting Nineveh.
Beberapa pejabat militer mengatakan mereka memiliki surat perintah bagi penangkapan semua tahanan yang ditahan di fasilitas tersebut.
"Itu bukan penjara rahasia, tapi sel tahanan yang terbuka bagi semua organisasi hak asasi manusia dan Kementerian HAM," jurubicara keamaan Baghdad, Mayor Jenderal Qassim al-Moussavi, mengatakan pada Reuters awal pekan ini.
"Saya membantah keberadaan penjara rahasia di bawah otoritas pemerintah atau ... pasukan keamanan terkait dengan perdana menteri," kata Menteri HAM Wijdan Salim dalam pembicaraan yang disiarkan televisi belum lama ini. Ia menegaskan, ia tidak percaya ada pusat tahanan ekstrajudisial lain di Irak.
Seorang jurubicara Kedubes AS menyatakan kedutaan telah menyampaikan kekhawatiran pada para pejabat senior Irak menyangkut fasilitas tahanan ekstrajudisial itu dan juga tuduhan penyiksaan.
Tujuh tahun setelah jatuhnya Saddam, sekitar 100.000 tentara AS masih di Irak. Militer AS merencanakan untuk mengurangi jumlah itu menjadi 50.000 pada akhir Agustus dan penarikan seluruh tentara pada akhir 2001.(S008/A038/Antara)
Read more
Unit yang mengoperasikan pusat tahanan itu melapor secara langsung pada kantor PM Nuri al-Maliki, seorang Muslim Syiah, tapi para pejabat membantah kalangan dalam Maliki memiliki hubungan dengan fasilitas itu atau mengetahui tentangnya.
"Ketiga pejabat itu ditahan karena interogasi," Kamil Ameen, seorang jurubicara Kementerian Hak Asasi Manusia Irak, pada Reuters. ""Yang penting bagi kami bahwa penjara itu telah ditutup dan sekarang bagian dari masa lalu.
Penutupan penjara rahasia itu terjadi pada waktu sensitif bagi Maliki, yang sedang berjuang untuk mempertahankan jabatannya sebagai perdana menteri menyusul pemilihan umum yang tak meyakinkan Maret.
Aliansi lintas golongan yang didukung oleh minoritas Sunni Irak memperoleh jumlah kursi terbesar, meskipun blok Maliki berada di tempat kedua. Tidak ada yang memperoleh cukup kursi untuk membentuk pemerintah mayoritas.
Masyarakat Arab Sunni telah mendominasi di bawah Saddan Hussein, dan frustrasi mereka pada kekuasaan kelompok politik Syiah -- banyak yang memiliki hubungan dekat dengan Iran -- telah membantu meningkatkan kekacauan pasca serangan pimpinan AS 2003.
Pertumpahan darah sektarian yang mengikutinya memburuk pada 2005 dengan pengungkapan bahwa sejumlah orang Arab Suni telah ditahan dan disiksa di penjara bawah tanah.
Penjara itu, terletak di lapangan udara Muthanna di Baghdad tengah, menahan para gerilyawan yang tertangkap dalam serangan militer di provinsi Nineveh di Irak utara tahun lalu.
Para tawanan itu seharusnya diserahkan pada kementerian kehakiman untuk diadili, tapi hal itu tidak dilakukan.
Kementerian HAM mengataka telah mengirim penyelidik ke fasilitas itu ketika mengetahui mengenai penjara itu beberapa pekan lalu dan bahwa para tahanan telah mengadu ,bahwa mereka sudah disiksa dan tidak diizinkan untuk menghubungi keluarga mereka atau mengupayakan bantuan hukum. Menurut Los Angeles Times, beberapa tawanan menceritakan mereka telah diperkosa.
"Ada 431 tahanan, 100 dari mereka telah dibeabskan, 20 dari mereka dikirim kembali ke Mosul ... dan sisanya dikirim ke penjara kementeian kehakiman," jelas Ameen, merujuk pada kota penting Nineveh.
Beberapa pejabat militer mengatakan mereka memiliki surat perintah bagi penangkapan semua tahanan yang ditahan di fasilitas tersebut.
"Itu bukan penjara rahasia, tapi sel tahanan yang terbuka bagi semua organisasi hak asasi manusia dan Kementerian HAM," jurubicara keamaan Baghdad, Mayor Jenderal Qassim al-Moussavi, mengatakan pada Reuters awal pekan ini.
"Saya membantah keberadaan penjara rahasia di bawah otoritas pemerintah atau ... pasukan keamanan terkait dengan perdana menteri," kata Menteri HAM Wijdan Salim dalam pembicaraan yang disiarkan televisi belum lama ini. Ia menegaskan, ia tidak percaya ada pusat tahanan ekstrajudisial lain di Irak.
Seorang jurubicara Kedubes AS menyatakan kedutaan telah menyampaikan kekhawatiran pada para pejabat senior Irak menyangkut fasilitas tahanan ekstrajudisial itu dan juga tuduhan penyiksaan.
Tujuh tahun setelah jatuhnya Saddam, sekitar 100.000 tentara AS masih di Irak. Militer AS merencanakan untuk mengurangi jumlah itu menjadi 50.000 pada akhir Agustus dan penarikan seluruh tentara pada akhir 2001.(S008/A038/Antara)
POS DATA Oleh
Yusmadani
Label:
Pemilu/Pilkada
Bengkulu (BARSEL News) - Anggota Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu Fatrolozi menilai, Panwaslu yang menghentikan pengawasan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Bengkulu melanggar sumpah jabatan.
"Jangan karena alasan belum dikucurkan dana pengawasan oleh Pemprov Bengkulu dijadikan hambatan untuk menghentikan pekerjaan atau pengawasan," kata Fatrolozi di Bengkulu, Sabtu.
Ia menjelaskan, saat dilantik mereka berkomitmen menjalankan tugas dengan baik dengan mengawal seluruh tahapan pilkada, tetapi kini malah menghentikannya.
Tindakan itu bukan solusi karena tahapan Pilkada sudah tersusun dan diputuskan dalam rapat pleno KPU.
DPRD mengharapkan semua pihak bisa memahami masalah yang dihadapi Panwaslu,namun Panwaslu tidak boleh berdiam diri lalu berkomentar di media massa akan menghentikan segala kegiatan yang sudah dibebankan pemerintah.
Panwas mengajukan anggaran Rp17,2 miliar dan tahap pertama Rp5 miliar, namun dana yang sudah dianggarkan sebesar Rp2 miliar belum juga cair.
"Karenanya Panwas jangan hanya berbicara saja, tetapi harus mengusulkan perubahan anggaran, sebab saat ini dana untuk pengawasan hanya Rp2 miliar," jelasnya. (Ant)
Read more
"Jangan karena alasan belum dikucurkan dana pengawasan oleh Pemprov Bengkulu dijadikan hambatan untuk menghentikan pekerjaan atau pengawasan," kata Fatrolozi di Bengkulu, Sabtu.
Ia menjelaskan, saat dilantik mereka berkomitmen menjalankan tugas dengan baik dengan mengawal seluruh tahapan pilkada, tetapi kini malah menghentikannya.
Tindakan itu bukan solusi karena tahapan Pilkada sudah tersusun dan diputuskan dalam rapat pleno KPU.
DPRD mengharapkan semua pihak bisa memahami masalah yang dihadapi Panwaslu,namun Panwaslu tidak boleh berdiam diri lalu berkomentar di media massa akan menghentikan segala kegiatan yang sudah dibebankan pemerintah.
Panwas mengajukan anggaran Rp17,2 miliar dan tahap pertama Rp5 miliar, namun dana yang sudah dianggarkan sebesar Rp2 miliar belum juga cair.
"Karenanya Panwas jangan hanya berbicara saja, tetapi harus mengusulkan perubahan anggaran, sebab saat ini dana untuk pengawasan hanya Rp2 miliar," jelasnya. (Ant)
POS DATA Oleh
Yusmadani
Label:
Mancanegara
Washington (BARSEL News) - Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengkhawatirkan nasib tiga warga negaranya yang ditahan Iran sejak Juli 2009, kata Juru Bicara Gedung Putih, Robert Gibbs.
"Amerika Serikat tetap mengkhawatirkan kasus tiga pejalan kaki Amerika, Shane Bauer, Josh Fattal, dan Sarah Shourd, yang ditahan di Iran tanpa proses maupun akses pada keterwakilan hukum sejak Juli 2009," katanya di Washington DC, Jumat.
Sejumlah laporan menyebutkan, kondisi kesehatan fisik dan mental mereka pun kini memburuk, dan mereka mempertimbangkan rencana mogok makan.
Laporan pihak keluarga ketiga warga AS yang ditahan Iran tentang menurunnya kondisi kesehatan fisik dan emosi mereka sangat memprihatinkan Gedung Putih, katanya.
Kondisi kesehatan ketiganya sepatutnya "menjadi alasan tambahan bagi Pemerintah Iran untuk membebaskan mereka secepatnya," katanya.(Ant)
Read more
"Amerika Serikat tetap mengkhawatirkan kasus tiga pejalan kaki Amerika, Shane Bauer, Josh Fattal, dan Sarah Shourd, yang ditahan di Iran tanpa proses maupun akses pada keterwakilan hukum sejak Juli 2009," katanya di Washington DC, Jumat.
Sejumlah laporan menyebutkan, kondisi kesehatan fisik dan mental mereka pun kini memburuk, dan mereka mempertimbangkan rencana mogok makan.
Laporan pihak keluarga ketiga warga AS yang ditahan Iran tentang menurunnya kondisi kesehatan fisik dan emosi mereka sangat memprihatinkan Gedung Putih, katanya.
Kondisi kesehatan ketiganya sepatutnya "menjadi alasan tambahan bagi Pemerintah Iran untuk membebaskan mereka secepatnya," katanya.(Ant)
